Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Usulan Wilayah Pertambangan (Studi Kasus Lahat Sumatra Selatan)

Authors

  • Ferdian Budi Ar-rouf universitas sriwijaya
  • Mohammad Agni Gustama Universitas Sriwijaya
  • Mohamad Obby Adianto Universitas Sriwijaya
  • Nyimas Ulfatry Utami Universitas Sriwijaya

DOI:

https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3534

Keywords:

Sistem Informasi Geografis (SIG) ; Wilayah Pertambangan; analisis spasial; tata ruang; konflik agraria

Abstract

Penentuan usulan Wilayah Pertambangan (WP) memerlukan integrasi data geologi, tata ruang, lingkungan, dan administrasi untuk memastikan kesesuaian lokasi serta meminimalkan konflik agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan kebijakan Satu Data Indonesia sebagai dasar pendukung dalam pengusulan Wilayah Pertambangan, dengan studi kasus di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan pemanfaatan data spasial sekunder yang tersedia secara terbuka. Analisis dilakukan menggunakan metode overlay untuk mengintegrasikan informasi geologi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), status kawasan hutan, lahan sawah dilindungi, serta data perizinan pertambangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi data spasial melalui SIG dan platform berbasis web GIS dapat membantu mengidentifikasi lokasi potensial, mengevaluasi kesesuaian ruang, serta mendeteksi tumpang tindih perizinan dan kawasan yang memiliki pembatasan pemanfaatan. Pemanfaatan data geospasial yang terintegrasi mendukung proses verifikasi dan validasi usulan WP secara lebih sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SIG yang didukung kebijakan Satu Data Indonesia berpotensi meningkatkan ketepatan penentuan lokasi usulan WP, mempercepat proses evaluasi, dan mengurangi risiko konflik agraria dalam kegiatan pertambangan.

References

Federova, S., 2025. JIHPP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit. 5. https://doi.org/doi.org/10.38035/jihhp.v5i3

Fitriana, R., Murtasidin, B., Fienda, T.E., 2025. Gerakan keadilan ekologis walhi dalam mengadvokasi kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (rtrw) di kepulauan bangka belitung. Scr. J. Ilm. Mhs. 7, 103–110. https://doi.org/10.33019/h5daec43

Hamzah, S., Izzaty, A., Wijayanti, R.F., Aprian, S.D., 2025. Pemetaan partisipatif web-gis pada lahan pertanian untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan pembangunan desa. J. Inov. Has. Pengabdi. Masy. JIPEMAS 8, 526–539. https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i3.24114

Hayuningtyas, F.R., Nursadi, H., 2024. Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Syntax Lit. J. Ilm. Indones. 9, 274–284. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888

Ikhwan, A., Khalilah, Z., 2023. Sistem Informasi Pengolahan Data Rekomendasi Teknis Berbasis Web. Sudo J. Tek. Inform. 2, 1–10. https://doi.org/10.56211/sudo.v2i1.192

Mokodompis, S.R., Warouw, F., Wuisang, C.E.V., 2022. Identifikasi Kegiatan Pertambangan Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033: Identification of Mining Activities against the Suitability of the Regional Spatial Plan of North Bolaang Mongondow Regency in 2013-2033. Sabua J. Lingkung. Binaan Dan Arsit. 11, 29–39. https://doi.org/10.35793/sabua.v11i2.45980

Mywa Putri, Y.R.A., Susanti, H., 2025. Peran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional terhadap Pengaruh Investasi pada Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional. J. Wil. Dan Lingkung. 13, 49–62. https://doi.org/10.14710/jwl.13.1.49-62

Perpres No. 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia

PP No. 39 Tahun 2025, Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Ridwan, A., Malau, D.O., Rao, A.T., 2026. Eskalasi Konflik Agraria di Era Prabowo-Gibran: Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan dan Investasi pada 2024-2025 2.

Rusyuniardi, C.C.M.U., 2020. Kekuatan mengikat izin usaha pertambangan dalam hukum pertambangan di indonesia. LEX Soc. 8. https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28481

Samudera, M.R., Sari, E.K., 2026. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Amic. CURIAE 3, 2660–2671. https://doi.org/10.25105/amicus.v3i2.25854

UU No. 2 Tahun 2025, Pertambangan Mineral dan Batubara

Downloads

Published

2026-11-07

How to Cite

Ar-rouf, F. B., Gustama, M. A., Adianto, M. O., & Utami, N. U. (2026). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Usulan Wilayah Pertambangan (Studi Kasus Lahat Sumatra Selatan) . Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal), 7(4), 6594–6602. https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3534